AD-ART

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA

HIPMIKINDO

Anggaran Dasar

PEMBUKAAN

Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu  sesuai dengan amanat Tap. MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah segera secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran  serta potensi  usaha Mikro, Kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan  dan peningkatan pendapatan rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang kuat dan globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian bangsa , ternyata Pengusaha  mikro dan kecil tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi akibat pasar bebas dan globalisasi.  Pengusaha  mikro dan kecil sangat perlu  dilindungi namun realitas saat ini para pengusaha mikro dan kecil belum terwadahi dalam sebuah perhimpunan khusus pengusaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu didirikan wadah yang menghimpun, membina dan memberdayakan para pengusaha mikro dan kecil di Indonesia.

BAB  I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA disingkat  dengan nama HIPMIKINDO .

Pasal 2

WAKTU

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia  (HIPMIKINDO) didirikan pada hari Jumat tanggal 08-08-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan) Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta  dalam  waktu yang tidak ditentukan .

Pasal  3

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) Pusat ber kedudukan  di Jakarta Ibukota Republik Indonesia.

BAB II

AZAS

Pasal 4

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia  (HIPMIKINDO) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia khususnya  pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 27 ayat (2) dan 33 UUD 45 serta  Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) adalah Terwujudnya Pengusaha Mikro dan Kecil yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif guna membangun daya saing dalam dunia Usaha.

Pasal 6

Misi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia adalah :

  1. Memperkuat  peran usaha mikro dan kecil sebagai dasar perekomian Nasional.
  2. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dengan lintas sektor, regional maupun Internasional dalam percaturan ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi pengusaha mikro dan kecil Indonesia dalam expo/pameran   berskala  Nasional dan Internasional.
  3. Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil kesemua wilayah dalam mendukung ekonomi wilayah yang berdampak positif pada regional development.
  4. Meningkatkan Kompetensi, keterampilan dan produktifitas  serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujud peluang kerja serta penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

  1. Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi Pengusaha usaha Mikro dan kecil  dalam rangka membangun perekonomian Nasional  berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang berkeadilan.
  2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan dalam daya saing dan kewirausahaan Pengusaha  Mikro dan Kecil yang berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi secara Nasional.
  3. Meningkatkan peranan Pengusaha  Mikro dan Kecil  dalam Pembangunan Daerah  akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja  sehingga terwujud pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan.

BAB V

SIFAT, FUNGSI dan USAHA

Pasal 8

  1. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil  sebagai masyarakat dunia usaha  akan ikut berperan serta secara aktif dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim Usaha, terutama memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi agar dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank.
  2. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)  sebagai mitra dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro,kecil dan menengah maupun usaha besar. Membantu Pemerintah membentuk struktur pasar yang akan menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, termasuk membantu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan anggota HIPMIKINDO.


BAB VI

PENDIRI

Pasal 9

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) didirikan oleh penghadap yaitu :

  1. Drs. H.MAZ. Pandjaitan, MSi, sebagai Ketua Umum.
  2. Drs. H. Djaya Sukma, sebagai Sekretaris Jenderal.
  3. Drs. Adirman, MSc, sebagai Ketua.
  4. Drs. Henry Bahri, sebagai Ketua.
  5. Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM, sebagai Ketua.

Apabila  Pendiri meninggal maka dapat diberikan penghargaan yang diterima oleh ahli waris.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) yaitu :

  1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif  baik perseorangan dan / atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan/ atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  3. Warga Negara Republik Indonesia  yang sudah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun sehat  rohani.

Pasal 11

Keanggotaan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil terdiri dari :

    1. Anggota biasa.
    2. Anggota Luar Biasa.
    3. Anggota Kehormatan.

Keanggotaan yang telah mengisi formulir sebagai anggota di Sekretariat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia baik di Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Pasal 12

Syarat- syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) terdiri dari :

1. Tingkat Pusat                            :

a. Dewan Penasehat

b. Dewan Pembina

c. Dewan Pimpinan Pusat

2. Tingkat Propinsi                       :

a. Dewan Penasehat

b. Dewan Pembina

c. Dewan Pimpinan Daerah

3. Tingkat Kabupaten/Kota       :  a. Dewan Penasehat

b. Dewan Pembina

c. Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 14

Dewan Penasehat terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh masyarakat yang mengerti dan memahami  tentang  perekonomian Nasional terutama bidang usaha mikro dan Kecil.

Pasal 15

Dewan penasehat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain memberikan masukan  kepada Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang agar Organisasi dapat maju dan berkembang.

Pasal 16

Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :

- Satu orang Ketua.

-  Satu orang Sekretaris.

-  Satu orang anggota.

-  Sedikitnya Dewan Penasehat berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 17

Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang  berpengalaman di  lembaga Pemerintah maupun Daerah yang berhubungan dengan iklim Usaha dengan upaya- upaya pembinaan dan pengembangan.

Pasal 18

Dewan Pembina mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain dapat menjelaskan masalah dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Dewan Pimpinan Pusat, Daerah maupun Cabang baik diminta maupun tidak.

Pasal 19

Susunan Dewan Pembina terdiri dari :

-          Satu orang Ketua.

-          Satu orang Sekretaris.

-          Satu orang anggota.

-          Sedikitnya Dewan Pembina berjumlah 3 ( tiga) orang.

BAB IX

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 20

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional organisasi untuk tingkat Nasional.

Pasal 21

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

-          Seorang Ketua Umum.

-          Sedikitnya 3 (tiga) orang Ketua.

-          Seorang Sekretaris Jenderal.

-          Sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekretaris Jenderal.

-          Seorang Bendahara Umum.

-          Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara.

-          Sedikitnya 3 (tiga) orang Kepala Departemen.

Bab X

PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 22

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional untuk tingkat Propinsi.

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari :

-          Seorang Ketua

-          Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua

-          Seorang Sekretaris dan Bendahara.

-          Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris.

-          Beberapa orang Kordinator Biro.

BAB XI

PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 23

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di Tingkat Kabupaten dan atau Kota.

Pasal 24

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :

-          Seorang Ketua.

-          Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua.

-          Seorang Sekretaris dan Bendahara.

-          Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris dan Bendahara.

-          Beberapa orang Kordinator Bidang.

BAB XII

MASA JABATAN

Pasal 25

Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun baik Pengurus Pusat,  Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali pada kedudukan Ketua umum, Ketua  Daerah dan  Ketua Cabang.


BAB XIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Rapat Organisasi terdiri dari :

KONGRES, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT, MUSYAWARAH DAERAH, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH, MUSYAWARAH CABANG, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINANCABANG.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 27

KEUANGAN ORGANISASI

Keuangan untuk pembiayaan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia  (HIPMIKINDO) diperoleh dari :

  1. Iuran Anggota biasa.
  2. Usaha- usaha- lain yang sah  sesuai dengan undang- undang.
  3. Sumbangan dari fihak luar yang tidak mengikat.

Pasal 28

PENGGUNAAN DANA KEUANGAN  dan PENGELOLAAN  HARTA KEKAYAAN  ORGANISASI.

Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)  disetiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan Keuangan serta harta kekayaan Organisasi pada tingkatannya masing- masing.


BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kongres Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) dan dihadiri anggota sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Kongres yang sah.

Pasal 30

PEMBUBARAN ORGANISASI

  1. Pembubaran Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)  hanya dapat diselenggarakan dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak quorum peserta dan setelah mendengarkan pertimbangan serta masukan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.
  2. Setelah Organisasi dibubarkan maka Kongres Luar Biasa Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sekaligus menetapkan penghibahan atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan Organisasi kepada Badan Sosial atau Badan lainnya.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 31

  1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) .
  2. Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
  3. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)  disahkan dan ditetapkan dalam Rapat para pendiri di Jakarta  hari Senin tanggal 18 bulan Agustus tahun 2008 dan berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta  senin 18 Agustus 2008.

Para pendiri :

1.Drs. H.MAZ.Pandjaitan, MSi.   ………………………

2.Drs. H. Djaya Sukma.                                             …………………………….

3.Drs. Adirman, MSc.                    ………………………

4.Drs. Henry Bahri                                                        …………………………….

5.Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM.    ……………………….


ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA

HIPMIKINDO

BAB I

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Ialah setiap orang  perorangan dan/atau badan usaha perorangan sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun sehat rohani telah memiliki usaha produktif.

Pasal 2

ANGGOTA LUAR BIASA

  1. Pengusaha yang telah mencatatkan namanya.
  2. Pengusaha luar negeri yang berusaha di Indonesia yang telah mencatatkan namanya.

Pasal 3

ANGGOTA KEHORMATAN

Ialah orang yang berjasa kepada Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) yang telah ditetapkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 4

SYARAT KEANGGOTAAN

Setiap yang akan menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta pedoman dan peraturan organisasi.

Pasal 5

MASA KEANGGOTAAN

  1. Meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.
  3. Diberhentikan atau dipecat.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada Pengurus serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
  2. Anggota luar biasa dan kehormatan mempunyai hak untuk mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada pengurus baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

  1. Kewajiban anggota membayar uang  administrasi pendaftaran dan iuran anggota.
  2. Menjaga nama baik organisasi.
  3. Berpartisipasi dalam kegiatan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil  Indonesia (HIPMIKINDO).
  4. Bagi anggota luar biasa dan kehormatan tidak berlaku ayat (a).

Pasal 8

SKORSING DAN PEMECATAN

  1. Anggota dapat diskor/dipecat  karena  bertindak bertentangan dengan Anggara Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
  2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
  3. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan, diatur dalam ketentuan/ peraturan .

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 9

KONGRES

  1. Kongres merupakan musyawarah utusan Daerah- daerah.
  2. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
  3. Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.
  4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (c).
  5. Dalam keadaan luar biasa , Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan sekurang kurangnya melebihi separuh dari jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 10

KEKUASAAN/WEWENANG KONGRES

  1. Menetapkan Anggaran Dasar(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman- pedoman pokok, Peraturan-peraturan, garis- garis umum haluan organisasi dan program kerja Nasional.
  2. Menetapkan calon- calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
  3. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan  Pusat dengan sistem Formatur yang dipilih berdasarkan hasil Kongres yang mengamanahkan agar Ketua Umum demisioner diikut sertakan menjadi anggota formatur.
  4. Jumlah formatur sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 11

TATA TERTIB KONGRES

  1. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan  pusat dan utusan Daerah dan undangan Pengurus Dewan Pimpinan pusat.
  2. Pengurus Dewan Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Kongres.
  3. Peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempunyai hak suara dan hak bicara.
  4. Semua Pengurus Dewan PimpinanPusat mempunyai hak bicara.
  5. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak suara meliputi Ketua Umum, semua Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
  6. Jumlah peserta ditetapkan oleh pengurus pusat.
  7. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan daerah.
  8. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka Kongres diundur paling lama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
  9. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan  Pusat menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di hadapan peserta Kongres dan dinyatakan sah dan diterima, maka Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner.

Pasal 12

MUSYAWARAH DAERAH  (MUSDA)

  1. Musyawarah Daerah (Musda) merupakan musyawarah utusan Cabang.
  2. Bagi Daerah yang tidak mempunyai Pengurus Dewan PimpinanCabang, diselenggarakan musyawarah anggota Cabang.
  3. Musyawarah Daerah diselengarakan 5 (lima) tahun sekali.
  4. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun .

Pasal 13

KEKUASAAN/WEWENANG

  1. Menetapkan program kerja Daerah.
  2. Memilih pengurus Daerah dengan sistem formatur yang dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah yang meng amanahkan agar Ketua demisioner diikut sertakan menjadi anggota formatur.
  3. Jumlah formatur sebanyak 5(lima) orang yang terdiri ketua formatur, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 14

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH/MUSYAWARAH ANGGOTA DAERAH

  1. Peserta Musyawarah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari pengurus daerah dan utusan dari Cabang.
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Daerah/musyawarah anggota Cabang.
  3. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di sahkan dan diterima  dihadapan peserta Musyawarah Daerah, maka pengurus Daerah dinyatakan demisioner.

Pasal 15

MUSYAWARAH CABANG

  1. Musyawarah anggota Cabang merupakan musyawarah tertinggi  anggota  Cabang
  2. Musyawarah anggota Cabang satu kali dalam 5 (lima) tahun.
  3. Musyawarah Cabang diadakan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pasal 16

KEKUASAAN/ WEWENANG MUSYAWARAH CABANG

  1. Menetapkan program kerja .
  2. Memilih pengurus Dewan Pimpinan  Cabang dengan sistem formatur yang dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Cabang yang meng amanahkan agar Ketua demisioner diikut  sertakan menjadi anggota formatur.
  3. Jumlah Formatur sebanyak 5 (lima) orang terdiri Ketua Formatur satu orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 17

TATA TERTIB MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

  1. Peserta musyawarah Cabang terdiri dari Pengurus Cabang dan anggota- anggota.
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Cabang  dan anggota adalah utusan.
  3. Semua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota yang hadir mempunyai hak suara , hak bicara dan hak dipilih maupum memilih.
  4. Pimpinan sidang musyawarah Cabang dipilih dari  anggota peserta.
  5. Musyawarah Cabang dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh  jumlah anggota.
  6. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka musyawarah Cabang  diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
  7. Setelah Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Pengurus Cabang diterima oleh peserta musyawarah Cabang, maka Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan demisioner.

Pasal 18

STRUKTUR  PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

  1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
  2. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner.

Pasal 19

PERSONALIA PENGURUS PUSAT

  1. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara.

Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah anggota yang

pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

  1. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh sidang Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

TUGAS DAN WEWENANG

  1. Selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus sudah dibentuk , dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner.
  3. Melaksanakan hasil- hasil ketetapan Kongres.
  4. Menyampaikan ketetapan dan perubahan  penting yang berhubungan dengan HIPMIKINDO kepada Pengurus Dewan Pimpinan HIPMIKINDO seluruh Indonesia.
  5. Melaksanakan sidang Pleno minimal satu kali setahun  atau setidak tidaknya 5 (lima) kali selama priode berlangsung.
  6. Menyelenggarakan Kongres pada akhir Periode kepengurusan.
  7. Menyiapkan draft materi Kongres.
  8. Mengangkat dan mensahkan Pengurus Dewan Pimpian Daerah dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Daerah.
  9. Menyampaikan Laporan Pertangung Jawaban kepada anggota melalui Kongres.
  10. Menghadiri sebagai saksi pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
  11. Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara lansung terhadap anggota/Pengurus.

Pasal 21

PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

  1. Merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk didaerah.
  2. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah 5 (lima) tahun, terhitung semenjak pelantikan/ serah terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan daerah demisioner.

Pasal 22

TUGAS  DAN WEWENANG.

  1. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan atau serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Demisioner.
  3. Selambat-lambatnya  20 (dua puluh) hari setelah Musyawarah Daerah personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah harus sudah terbentuk, dan Pengurus Daerah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang baru.
  4. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musayawarah Daerah, kebijaksanaan Nasional organisasi serta ketentuan lainnya.
  5. Mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
  6. Melaksanakan Pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan 5 (lima) kali dalam satu Priode.
  7. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun sekali kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
  8. Menyelenggarakan Musayawarah Daerah.
  9. Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah anggota biasa yang telah mencapai usia keanggotaan satu tahun  atau pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
  10. Apabila Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat diangkat Pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah oleh sidang pleno Daerah dan untuk selanjutnya ditetapkan/ disahkan  menjadi pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
  11. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota pleno Daerah.

Pasal 23

PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

TUGAS DAN WEWENANG

  1. Pengurus Dewan Pimpinan cabang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan/ serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang demisioner.
  2. Selambat- lambatnya setelah 20 (dua puluh) hari setelah musyawarah personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang harus sudah terbentuk, dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang  demisiner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang baru.
  3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Cabang, kebijaksanaan Nasional Organisasi serta ketentuan- ketentuan lainnya.
  4. Melaksanakan Pleno sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sekurang- kurangnya 5 (lima) kali selama satu periode.
  5. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan  satu tahun sekali kepada kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
  6. Menyelenggarakan musyawarah Cabang
  7. Menyampaikan Laporan Pertangungjawaban kepada anggota melalui musyawarah Cabang.
  8. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota pleno Daerah.

Pasal 24

PENDIRIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

  1. Anggota HIPMIKINDO yang ingin mendirikan Cabang  harus mendapatkan pengesahan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
  2. Untuk mendirikan Cabang harus mengajukan permohonan kepada Pengurus HIPMIKINDO Daerah untuk mendapatkan pengesahan, setelah mempunyai anggota sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) orang.
  3. Masa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/sejak serah terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang demisioner.

BAB III

Pasal 25

KEUANGAN

  1. Besarnya uang pangkal  iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
  2. Sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART HIPMIKINDO serta Perundangan maupun Peraturan Pemerintah
  3. Sumbangan dari Donatur yang tidak mengikat.
  4. Usaha- usaha  dari perdagangan umum yang sah.
  5. Pengelolaan keuangan HIPMIKINDO dikelola oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Besarnya jumlah ayat a dan ayat d ditetapkan 30 perseratus diserahkan ke Pengurus Dewan Pimpinan Daerah , kemudian  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah menyerahkan 10 perseratus pada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.


Pasal 26

HARTA KEKAYAAN

Harta Kekayaan Organisasi HIPMIKINDO diperoleh dari :

  1. Iuran anggota.
  2. Hasil usaha organisasi.
  3. Sumbangan dari dari Lembanga Pemerintah maupun Swasta.
  4. Harta yang dihibahkan dari Donatur.

BAB IV

Pasal 27

LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT

Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi HIPMIKINDO lainnya diatur dan ditetapkan oleh Kongres.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

  1. Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Kongres
  2. Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada Daerah- Daerah selambat- lambatnya satu bulan sebelum Kongres.

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 29

Pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil (HIPMIKINDO) hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres.

Pasal 30

Keputusan pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sekurang- kurangnya harus disetujui 2/3 (duapertiga) peserta Kongres.

Pasal 31

Harta benda Himpunan Pengusah Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sesudah dibubarkan dan telah memenuhi kewajiban finansil harus diserahkan kepada Yayasan  Kemanusiaan atau badan sosial.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32

Setiap anggota HIPMIKINDO dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan.

Pasal 33

Semua Badan/Instansi dan Lembaga- lembaga yang menggunakan nama/atribut HIPMIKINDO diatur dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 34

Setiap anggota HIPMIKINDO harus mentaati AD/ART ini dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi- sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sendiri.

Pasal 35

Apabila Anggota Pendiri  Meninggal dunia diberikan penghargaan  yang diterima oleh ahli waris.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 36

    1. Segala ketentuan dan peraturan organisasi yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Kongres.
    2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat para pendiri HIPMIKINDO  yang diselengarakan pada hari Rabu tanggal 27  bulan Agustus tahun 2008 (tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan) di Jakarta yang berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta Rabu 27 Agustus 2008.

Para Pendiri :

  1. Drs. H. MAZ. Pandjaitan,MSi. ………………………………
  1. Drs. H. Djaya Sukma.                                                     …………………………………..
  1. Drs. Adirman, MSc.                  ……………………………….
  1. Drs. Henry Bahri.                                                            …………………………………..
  1. Dra. Aris Djazuli, MSi, MM.    ………………………………..


  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: